IKHTISAR
MENCEGAH DAN
MENGENDALIKAN PETAKA KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN SIKLUS KEBIJAKAN YANG BERBASIS
EVIDENS EPIDEMIOLOGI
Diadaptasi dari
presentasi pengukuhan Prof. Nasrin Kodim,
Epidemiologi
Banyak
terjadi kegagalan peningkatan derajat kesehatan masyarakat akibat kebijakan
yang tidak berdasarkan pada fakta dilapangan. Kebijakan yang seharusnya
merupakan sarana untuk menggapai tujuan yang nantinya akan meningkatkan
kualitas hidup masyarakatnya malah menjadi sumber kesengsaraan baru bagi
masyarakatnya. Russel menatakan bahwa mesin pendorong kemajuan umat manusaia
yang paling utama adalah keinginan untuk memperbaiki apa yang menjadi hambatan.
Epidemiologi
merupakan ilmu yang mempelajari fenomena status dan proses penyakit di
populasi. Berbeda dengan kedokteran klinis yang merupakan ilmu yang menangkap
fenomena organ dalam kesehatan tiap individu.
Fenomena
epidemiologi meliputi frekuensi penyakit, distribusi dan faktor determinan.
Frekuensi dapat digunakan untuk melihat prioritas masalah yang terjadi di
masyarakat. Distribusi dapat digunakan untu melihat persebaran ataupun
kecenderungan penyakit. An faktor determinan yang dapat digunakan untuk
merumuskan intervensi terbaik dalam rangka pengendalian penyakit. Diranah
terapan epidemiologi menganung kaidak axiologis atau kegunaan. Epidemiologi yang
mempelajari faktor yang berpengaruh dapat digunakn untuk memutus rantai
penularan vektor penyakit dan pengendalian faktor determinan penyakit sehingga
didapatkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Epidemiologi
dapat berada pada tiga ranah berbeda yaitu teori, pengalaman dan nilai. Dalam
ranah teori, epidemiologi dapat menjadi pedoman
untuk melakukan tindakan nyata. Ranah pengalaman, epiemiologi dapat
digunakan untuk menformulasikan teori baru dari fakta yang ada. Dalam nilai,
mengawal pada kemajuan kesehatan dengan bermartabat dan secara luhur.
Kebijakan publik
Kebijakan
merupakan seperangkat keputusan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat di
bedakan menjadi dua yaitu kebijakan sistemik atau makro yang dapat
berpengaruh sampai pada dasar masyarakat dan kebijakan sektoral yang berada
pada bagian tertentu yang lebih rendah.
Kebijkan
kesehatan merupakan sekumpulan keputusan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Kebijakan kesehatan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu kebijakan
intersektor/multisektor, pencegahan dan pelayanan kesehatan. Kebijakan
kesehatan intersektoral merupakan yang paling sulit diciptakan karena tidak
semua faktor dibawah menteri kesehatan dan pada sektor lain tidak menempatkan
kesehatan pada prioritas utama.
Epidemiologi
dalam kebijakan kesehatan memiliki empat fokus yaitu pada populasi, pelayanan
kesehatan, pencegahan dan informasi kesehatan. Pada populasi kebijakan harus
melihat masalah di populasi secara seimbang dengan tidak membedakan antara
enemisitas dan frekuensi baru karena keduanya merupakan masalah dalam
masyarakat. Dalam pelayanan kesehatan dimana epidemiologi mendorong terjadinya
efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam pencegahan,
dimana berfokus pada upaya mencegah terjainya penyakit sehingga dapat
mengurangi beban di masyarakat akibat terjadnya penyakit. Dan pada informasi
kesehatan yang nantinya pada diseminasi informasi ehingga tidak terjadi
kesenjangan infoemasi dan menciptakan kesatuan pemahaman terhadap penyakit.
Kebijakan yang tidak berdasarkan evience atau fakta dilapangan dapat membuat
kebijakan tersebut melenceng baik itu dalam efinisi masalah yang kabur, batasan
kebijakan yang kurang jelas dan adanya ketidakpastian informasi kesehatan
karena info yang tidak jelas.
Peran epid dalam kebijakan
Selain
untuk memperkecil ketidakpastian, evidens epidemiologi juga berperan untuk
mengikat proses pembuatan kebijakan dalam satu kesatuan yang berkesinambungan.
Proses tersebut adalah penilaian kesehatan masyarakat, penilaian intervensi,
penentuan kebijakan, implementasi dan pemantauan kebijakan. Dalam penilaian
kesmas berupa menjelaskan karakteristik populasi dan kecenerungan populasi.
Karakteristik populasi meliputi orang, tempat dan waktu dan kecenderungan
populasi distribusi frekuensi yang ada imana data ini dapat didapatkan dari survei, studi ekologi
dan penilaian dampak lingkungan. Info lain yang dapat digunakan untuk melihat
kebutuhan kesehatan dan pemerataan fasilitas kesehatan dapt dilihat dari
alokasi sumber daya kesehatan terkait dengan masalah kesehatan di masyarakat.
Beban ekonomi masyarakat dapat dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk
mengakses fasilitas kesehatan yang nantinya berguna untuk mempreiksi dana yang
harus ikeluarkan untuk riset kesehatan dan pelayanan kesehatan. Informasi
kesehatan lingkungan untuk melihat masalah lingkungan serta investasi dan
alokasi sumber daya.
Penilaian
intervensi potensial dapat dilakukan dengan dasar metode epidemiologi yang
nantinya dapat dirumuskan alternatif pencegahan primer melalui strategi untuk
melakukan intervensi pada tingkat pejamu ataupun lingkungan, milestone berupa
peringatanyang dlakukan melalui aspek legal. Intervensi yang terbukti efektif
pada individu beum tentu efektif pada populasi.
Penentuan
kebijakan dapat dilakukan dengan bantuan epidemiologi karena adanya kemampuan
preiksi dampak berbagai intervensi pada kesehatan masyarakat dapat untuk
menentukan kebijakan prioritas. Kebijakan sama dengan kepastian.
Pada
tahap implementasi kesehatan, epidemiologi dapat membantu dalam membuat goal
atau tujuan objektif yang dapat diukur.
Alokasi sumber daya yang dibutuhkan serta membantu dalam menentukan data
pendukung untuk evaluasi kebijakan.
Evaluasi
kebijakan dilakukan dengan pengukuran intervensi yang dilakukan seperti yang termuat
dalam kebijaka yang terkait yang nantinya untuk pembuatan kebijakan lebh
lanjut, untuk menghindari adanya kesalahan yang berulang.
Kontroversi epidemiologi
dalam kebijakan
1.
Ahli epidemiologi tidak pada
sektor pembuat kebijakan, dimana pada sektor tersebut diisi oleh orang-orang
yang memiliki latar belakang lain.
2.
Pembuat kebijakan memerlukan
jawaban atas permsalahn engan pasti da segera tetapi epidemiolog butuh waktu
dan fokus pada masalah dengan penuh ke hati-hatian sehingga butuh waktu yang
lebih.
3.
Epidemiologi etiologi yang
mengkaji masa lalu dan dilakukan perkasus berbeda engan epidemiologi kebijakan
yang melihat pada masa depan dengan kajian perpopulasi.
Potensi petaka di Indonesia
Berkembangnya
penyakit menular di Indonesia berupa DBD yang dari siklus lima tahunan menjadi
siklus tanpa pola setiap waktu dengan kematian paling tinggi paa kelompok
masyarakat miskin sebagai akibat perilaku yang tidak mendukung kesehatan dan
akses pada pekayanan kesehatan yang paling rendah.
Adanya
penyakit baru seperti flu burung di tengah sulitnya mengatasi penyakit yang
sudah ada sebelumnya seperti malaria, TB dan HIV/AIDS.
Penduduk
dengan tingkat ekonomi tinggi terperangkap dalam penyakit tiak menular seperti
penyakit kardiovaskuler, DM, kanker dan paru-paru obstruktif menahun yang lebih
sulit dikendalikan.
Kesimpulan
1. Kebijakan tanpa evidence sama dengan petaka
2. Fokus epidemiologi pada populasi, pencegahan, pelayanan kesehatan dan
info kesehatan adalah eviens ilmiah utama untuk pembuatan kebijakan.
3. Peranan epidemiologi yang masih rendah.
Rekomendasi
1.
Kebijakan berbasis evidens harus
diimplementasi secara konsisten dan berkesinambung.
2.
Perlunya pemberdayaan ahli
epidemiologi dalam proes pembuatan kebijakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar