MENCEGAH DAN MENGENDALIKAN PETAKA KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN SIKLUS KEBIJAKAN YANG BERBASIS EVIDENS EPIDEMIOLOGI
Epidemiologi
Banyak terjadi kegagalan peningkatan derajat kesehatan masyarakat akibat kebijakan yang tidak berdasarkan pada fakta dilapangan. Kebijakan yang seharusnya merupakan sarana untuk menggapai tujuan yang nantinya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya malah menjadi sumber kesengsaraan baru bagi masyarakatnya. Russel menatakan bahwa mesin pendorong kemajuan umat manusaia yang paling utama adalah keinginan untuk memperbaiki apa yang menjadi hambatan.
Epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari fenomena status dan proses penyakit di populasi. Berbeda dengan kedokteran klinis yang merupakan ilmu yang menangkap fenomena organ dalam kesehatan tiap individu.
Fenomena epidemiologi meliputi frekuensi penyakit, distribusi dan faktor determinan. Frekuensi dapat digunakan untuk melihat prioritas masalah yang terjadi di masyarakat. Distribusi dapat digunakan untu melihat persebaran ataupun kecenderungan penyakit. An faktor determinan yang dapat digunakan untuk merumuskan intervensi terbaik dalam rangka pengendalian penyakit. Diranah terapan epidemiologi menganung kaidak axiologis atau kegunaan. Epidemiologi yang mempelajari faktor yang berpengaruh dapat digunakn untuk memutus rantai penularan vektor penyakit dan pengendalian faktor determinan penyakit sehingga didapatkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Epidemiologi dapat berada pada tiga ranah berbeda yaitu teori, pengalaman dan nilai. Dalam ranah teori, epidemiologi dapat menjadi pedoman untuk melakukan tindakan nyata. Ranah pengalaman, epiemiologi dapat digunakan untuk menformulasikan teori baru dari fakta yang ada. Dalam nilai, mengawal pada kemajuan kesehatan dengan bermartabat dan secara luhur.
Kebijakan publik
Kebijakan merupakan seperangkat keputusan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat di bedakan menjadi dua yaitu kebijakan sistemik atau makro yang dapat berpengaruh sampai pada dasar masyarakat dan kebijakan sektoral yang berada pada bagian tertentu yang lebih rendah.
Kebijkan kesehatan merupakan sekumpulan keputusan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu kebijakan intersektor/multisektor, pencegahan dan pelayanan kesehatan. Kebijakan kesehatan intersektoral merupakan yang paling sulit diciptakan karena tidak semua faktor dibawah menteri kesehatan dan pada sektor lain tidak menempatkan kesehatan pada prioritas utama.
Epidemiologi dalam kebijakan kesehatan memiliki empat fokus yaitu pada populasi, pelayanan kesehatan, pencegahan dan informasi kesehatan. Pada populasi kebijakan harus melihat masalah di populasi secara seimbang dengan tidak membedakan antara enemisitas dan frekuensi baru karena keduanya merupakan masalah dalam masyarakat. Dalam pelayanan kesehatan dimana epidemiologi mendorong terjadinya efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam pencegahan, dimana berfokus pada upaya mencegah terjainya penyakit sehingga dapat mengurangi beban di masyarakat akibat terjadnya penyakit. Dan pada informasi kesehatan yang nantinya pada diseminasi informasi ehingga tidak terjadi kesenjangan infoemasi dan menciptakan kesatuan pemahaman terhadap penyakit. Kebijakan yang tidak berdasarkan evience atau fakta dilapangan dapat membuat kebijakan tersebut melenceng baik itu dalam efinisi masalah yang kabur, batasan kebijakan yang kurang jelas dan adanya ketidakpastian informasi kesehatan karena info yang tidak jelas.
Peran epid dalam kebijakan
Selain untuk memperkecil ketidakpastian, evidens epidemiologi juga berperan untuk mengikat proses pembuatan kebijakan dalam satu kesatuan yang berkesinambungan. Proses tersebut adalah penilaian kesehatan masyarakat, penilaian intervensi, penentuan kebijakan, implementasi dan pemantauan kebijakan. Dalam penilaian kesmas berupa menjelaskan karakteristik populasi dan kecenerungan populasi. Karakteristik populasi meliputi orang, tempat dan waktu dan kecenderungan populasi distribusi frekuensi yang ada imana data ini dapat didapatkan dari survei, studi ekologi dan penilaian dampak lingkungan. Info lain yang dapat digunakan untuk melihat kebutuhan kesehatan dan pemerataan fasilitas kesehatan dapt dilihat dari alokasi sumber daya kesehatan terkait dengan masalah kesehatan di masyarakat. Beban ekonomi masyarakat dapat dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk mengakses fasilitas kesehatan yang nantinya berguna untuk mempreiksi dana yang harus ikeluarkan untuk riset kesehatan dan pelayanan kesehatan. Informasi kesehatan lingkungan untuk melihat masalah lingkungan serta investasi dan alokasi sumber daya.
Penilaian intervensi potensial dapat dilakukan dengan dasar metode epidemiologi yang nantinya dapat dirumuskan alternatif pencegahan primer melalui strategi untuk melakukan intervensi pada tingkat pejamu ataupun lingkungan, milestone berupa peringatanyang dlakukan melalui aspek legal. Intervensi yang terbukti efektif pada individu beum tentu efektif pada populasi.
Penentuan kebijakan dapat dilakukan dengan bantuan epidemiologi karena adanya kemampuan preiksi dampak berbagai intervensi pada kesehatan masyarakat dapat untuk menentukan kebijakan prioritas. Kebijakan sama dengan kepastian.
Pada tahap implementasi kesehatan, epidemiologi dapat membantu dalam membuat goal atau tujuan objektif yang dapat diukur. Alokasi sumber daya yang dibutuhkan serta membantu dalam menentukan data pendukung untuk evaluasi kebijakan.
Evaluasi kebijakan dilakukan dengan pengukuran intervensi yang dilakukan seperti yang termuat dalam kebijaka yang terkait yang nantinya untuk pembuatan kebijakan lebh lanjut, untuk menghindari adanya kesalahan yang berulang.
Kontroversi epidemiologi dalam kebijakan
1. Ahli epidemiologi tidak pada sektor pembuat kebijakan, dimana pada sektor tersebut diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang lain.
2. Pembuat kebijakan memerlukan jawaban atas permsalahn engan pasti da segera tetapi epidemiolog butuh waktu dan fokus pada masalah dengan penuh ke hati-hatian sehingga butuh waktu yang lebih.
3. Epidemiologi etiologi yang mengkaji masa lalu dan dilakukan perkasus berbeda engan epidemiologi kebijakan yang melihat pada masa depan dengan kajian perpopulasi.
Potensi petaka di Indonesia
Berkembangnya penyakit menular di Indonesia berupa DBD yang dari siklus lima tahunan menjadi siklus tanpa pola setiap waktu dengan kematian paling tinggi paa kelompok masyarakat miskin sebagai akibat perilaku yang tidak mendukung kesehatan dan akses pada pekayanan kesehatan yang paling rendah.
Adanya penyakit baru seperti flu burung di tengah sulitnya mengatasi penyakit yang sudah ada sebelumnya seperti malaria, TB dan HIV/AIDS.
Penduduk dengan tingkat ekonomi tinggi terperangkap dalam penyakit tiak menular seperti penyakit kardiovaskuler, DM, kanker dan paru-paru obstruktif menahun yang lebih sulit dikendalikan.
Kesimpulan
1. Kebijakan tanpa evidence sama dengan petaka
2. Fokus epidemiologi pada populasi, pencegahan, pelayanan kesehatan dan info kesehatan adalah eviens ilmiah utama untuk pembuatan kebijakan.
3. Peranan epidemiologi yang masih rendah.
Rekomendasi
1. Kebijakan berbasis evidens harus diimplementasi secara konsisten dan berkesinambung.
2. Perlunya pemberdayaan ahli epidemiologi dalam proses pembuatan kebijakan kesehatan.
